Manusia sebagai Makhluk Seksual - HARISEHAT.COM

Breaking

logo

Manusia sebagai Makhluk Seksual

Manusia sebagai Makhluk Seksual

Manusia sebagai Makhluk Seksual


Apakah itu hak s3ksual? Hak s3ksual meliputi: Hak kesetaraan, perlindungan yang sama di muka hukum dan bebas dari diskriminasi; Hak berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, s3ksualitas, dan gender; Hak hidup, merdeka, dan terjamin keamanan dirinya secara utuh; Hak atas privasi; Hak otonomi pribadi dan pengakuan hukum; Hak berpikir bebas, berpendapat, berekspresi dan berserikat; Hak sehat dan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan; Hak pendidikan dan informasi; Hak menetapkan pernikahan, merencanakan keluarga, dan memutuskan tentang anak; Hak pertanggungjawaban dan ganti rugi.


Pemenuhan hak-hak s3ksual hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip hak s3ksual itu sendiri, yaitu sebagai hak asasi manusia, hak anak yang berdaulat, prinsip non-diskriminasi, prinsip kenikmatan s3ksualitas dan kebebasan bereproduksi, dan prinsip perlindungan anak. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak s3ksual semua orang

Persoalan hak akan selalu berhubungan dengan manusia yang menjadi subyeknya. Pada satu sisi, manusia merupakan individu yang sekaligus merupakan makhluk sosial, dalam arti bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain, manusia sangat bergantung dengan manusia lainnya. Tetapi sebagai individu, manusia memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara.

Di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk s3ksual. Peristiwa kelahiran manusia adalah akibat peristiwa s3ksual. Ketertarikan antara manusia satu dengan manusia yang lain adalah bagian dari s3ksualitas. Oleh karena itu, s3ksualitas haruslah dimaknai lebih luas, tidak hanya semata-mata hubungan s3ks. Manusia sebagai makhluk sosial dan s3ksual, menjadikan hubungan fungsi-fungsi itu menjadi sangat kompleks.

Pemenuhan hak-hak s3ksual bagi setiap individu dalam rangka memenuhi hak asasinya sudah barang tentu tidak boleh mengabaikan tatanan sosial yang berlaku di masyarakatnya dan tidak menimbulkan konflik dengan manusia lainnya.

Sejak tahun 1998, Indonesia melakukan Reformasi total atas semua produk regulasi yang dihasilkan selama pemerintahan Orde Baru. Salah satu hasilnya adalah diberlakukannya Amandemen UUD 1945, yang lebih menjamin warga sipil dalam rangka menjalankan perannya sebagai warga negara. Selain itu juga diberlakukannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undangundang ini lebih menekankan kepada hak sipil politik (Sipol) para warga negara.

Pada tahun 2005, Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Melalui instrumen Undang-undang dan Ratifikasi tersebut, negara memberikan jaminan kepada seluruh warganya untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang di dalamnya termasuk Ratifikasi ICPD Kairo yang merupakan landasan diterbitkan hak-hak s3ksual.

Dalam implementasi pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan hak-hak s3ksual masih terdapat persoalan-persoalan mendasar. Misalnya, perlakuan masyarakat maupun negara terhadap orientasi s3ksual berbeda, mulai dari akses pelayanan kesehatan yang harus mereka dapatkan sampai pada identitas mereka. Hukum, peraturan, maupun pedoman yang ‘buta’ gender akan banyak merugikan perempuan, sedangkan pedoman yang ‘buta’ s3ksualitas akan banyak merugikan kelompok LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bis3ksual, Transs3ksual/Transgender, Inters3ksual, dan Queer).


Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact