Paradigma Sehat, Tapi Kebijakannya Sakit - HARISEHAT.COM

Breaking

logo

Paradigma Sehat, Tapi Kebijakannya Sakit

Paradigma Sehat, Tapi Kebijakannya Sakit

oleh Rauf Rahim
(Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kepri Riau)


Paradigma Sehat, Tapi Kebijakannya Sakit

Pada pidato kenegaraan 17 Agustus kemarin disampaikan ada 3 kebijakan Presiden Jokowi dalam sektor kesehatan. Salah satunya adalah penegasan pada paradigma sehat dalam pembangunan kesehatan.Paradigma sehat sederhananya didefinisikan sebagai pelaksanaan kegiatan dan program kesehatan, apakah itu dilaksanakan langsung oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, tidak hanya pengobatan.


Sebagai kebijakan presiden maka paradigma sehat wajib diterapkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah terdepan ditingkat desa dan Puskesmas. Program dan kegiatan kesehatan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan masyarakat sehat, bukan sekedar menyembuhkan penyakit.

Slogan awam menyatakan bahwa, “Ingat sehat sebelum sakitmu.” Kesehatan memang tidak berarti segalanya, tapi tanpa kesehatan maka segalanya tidak berarti. Lebih lanjut, biaya untuk menjaga kesehatan juga terbukti jauh lebih murah dibandingkan biaya untuk pengobatan.

Masih Berparadigma Sakit 
Amanah Undang Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa anggaran kesehatan di daerah (provinsi, kabupaten/kota) setidaknya mendapatkan proporsi 10% dari APBD. Alokasi anggaran kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dari APBD masih sangat rendah. Hanya Kabupaten Bintan yang mempunyai alokasi anggaran lebih dari 10% (Profil Kesehatan Kepri 2014). Kabupaten/kota yang lain diberikan alokasi anggaran belum sesuai dengan amanah Undang-undang.

Minimnya alokasi anggaran sangat tidak sesuai dengan amanah pembangunan kesehatan. Belum lagi proporsi anggaran untuk orang sakit (pengobatan dan rehabilitasi) dengan anggaran untuk sehat (promosi kesehatan dan pencegahan) yang sangat tidak berimbang.

Anggaran orang sakit contohnya pada alokasi pengadaan alat kesehatan dan rehabilitasi Puskesmas/RS. Termasuk anggaran gaji dan insentif tenaga medis dan paramedis. Jenis anggaran inilah yang tidak pernah absen dalam struktur anggaran kesehatan, sisanya baru dialokasikan untuk yang lainnya.

Anggaran untuk sehat antara lain biaya promosi kesehatan, pengadaan alat dan media penyuluhan serta pengembangan pemberdayaan masyarakat. Proporsi anggaran selain di atas juga lebih banyak tersedot hanya untuk kepentingan pegawai dalam bentuk pertemuan, perjalanan dinas dan ATK. 
Ketidaksesuaian kebijakan dengan perundang-undangan kiranya menjadi pertimbangan penting oleh pemerintah dan legislatif dalam penetapan APBD.

Tidak Hanya pada Upaya Pengobatan

Puskesmas memiliki tugas pertanggungjawaban wilayah terhadap pembangunan kesehatan yang berparadigma sehat. Peran tersebut diterapkan dengan struktur organisasi Puskesmas yang menurut Permenkes 75 tahun 2014 tentang Puskesmas terdiri dari penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan Kefarmasian dan Laboratorium serta penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring. Dimana keseluruhannya di bawah pimpinan kepala Puskesmas yang berkompetensi kesehatan masyarakat.

Dengan demikian Puskesmas sekarang tidak lagi dilabeli sebagai rumah sakit terdepan dengan pimpinannya harus dokter. Puskesmas dengan pimpinan berkompetensi kesehatan masyarakat melakukan pelayanan utama di Puskesmas yang diarahkan pada pengembangan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan wajib yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya selain pengobatan dan rehabilitasi adalah penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat, deteksi dini penyakit dan wabah melalui pencatatan, perlaporan dan surveilans kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat mandiri dalam menjaga kesehatan ibu hamil, melahirkan, bayi, balita, remaja hingga lansia.

Penyuluh Kesmas sebagai Tenaga Kesehatan Strategis

Peningkatan kesehatan masyarakat akan mengurangi angka kesakitan yang membutuhkan biaya besar untuk pengobatan. Dengan sebaran kepulauan mengakibatkan biaya pengobatan yang dibutuhkan oleh masyarakat oleh masyarakat Kepulauan Riau menjadi lebih besar lagi. Dengan demikian, jika masyarakat sehat terjaga dan angka kesakitan lebih rendah maka besaran uang yang dihabiskan masyarakat dan pemerintah dapat lebih efisien.

Masyarakat sangat bersyukur dengan program pemerintah provinsi melalui dokter keluarga dan bidan desa yang telah meningkatkan jangkauan pelayanan pengobatan sampai ke desa-desa. Namun program tersebut juga harus dikembangkan dengan penyediaan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) Sebagai petugas yang berkompeten sebagai penyuluh kesehatan.

Data profil kesehatan 2014 menunjukkan bahwa ketersediaan SKM di desa masih sangat rendah, bahkan banyak Puskesmas yang tidak memiliki tenaga SKM. Sebagian SKM malah pada fungsi yang bukan penyuluh kesmas. 
SKM terkadang difungsikan sebagai customer service atau rekam medik di rumah sakit, dan bahkan menjadi bendahara di Puskesmas dan dinas. Justru terkadang tenaga fungsional yang lain, seperti dokter dan apoteker, ditempatkan pada fungsi yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat.

Kami sangat mengapresiasi rencana Gubernur dalam rangka optimalisasi peran ASN di Kepulauan Riau, sebagaimana dimuat dalam Tanjungpinang Pos beberapa hari yang lalu. Selain memaksimalkan peran jabatan fungsional juga restrukturisasi jabatan eselon yang dikembalikan kepada kompetensi pendidikan.

Dengan demikian, para tenaga tenaga kesehatan masyarakat akan dikembalikan kepada jabatan yang sesuai dengan fungsinya. Kebijakan tersebut sangat kami harapkan untuk direalisasikan, sebab menurut hemat kami termasuk dalam upaya mengubah paradigma sakit menjadi paradigma sehat sesuai arahan Presiden.

Paradigma Sehat Tanggung Jawab Bersama

Kesehatan selalu menjadi indikator kesejahteraan dan pembangunan suatu wilayah. Padahal, sektor kesehatan sejatinya hanya sebagai sektor hilir dari aliran pembangunan. Sektor hulu pembangunan adalah ekonomi, pendidikan dan infrastruktur. Jika kedua sektor tersebut bersinergi dalam paradigma sehat maka indikator kesehatan seperti Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Anak, dan kasus gizi buruk dapat ditekan, serta Usia Harapan Hidup dapat lebih ditingkatkan.

Keterlibatan sektor swasta dalam paradigma sehat juga sangat dibutuhkan. Dengan adanya tanggung jawab sosial (CSR) yang menjadi kewajiban swasta, diharapkan dapat diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

Terakhir dan kunci utama dalam era pembangunan partisipatif sekarang ini adalah keterlibatan masyarakat. Secara berkelompok maupun individu bersama-sama menerapkan paradigma sehat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu gaya hidup sehat, keluarga sehat, desa sehat hingga kabupaten/kota sehat. Dengan sinergi tersebutlah maka paradigma sehat menuju Kepulauan Riau Sehat Sejahtera akan menjadi mungkin terwujud. 

Sumber: Tanjung Pinang Post, 19 Agustus 2016

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact