Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia - HARISEHAT.COM

Breaking

logo

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

Profile Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

Kepeloporan PKBI dalam KB di Indonesia

PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) adalah sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 oleh sekelompok relawan dokter dan pegiat sosial. Kelahiran PKBI saat itu dilatar belakangi banyaknya kasus-kasus Kematian Ibu akibat melahirkan dan tingginya Angka Kematian Bayi. Situasi sosial politik dan hukum saat itu sangat tidak mendukung PKBI melakukan kegiatan-kegiatan yang terbuka. Kebijakan pemerintah saat itu yang lebih pro natalis, dan adanya ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang melarang mempertunjukkan alat-alat Pencegahan Kehamilan, adalah beberapa contoh kebijakan, yang menghambat PKBI dalam melakukan kegiatannya di masyarakat. 

Oleh karena itu program-program awal yang dijalankan oleh PKBI adalah : 
1.  Memberi nasehat perkawinan;
2. Memberi pertolongan dalam hal kemandulan dan;
3. Memberi nasehat dan bantuan dalam menjarangkan kehamilan. 


Pada fase ini wajah PKBI terlihat sangat low profile, mengingat situasi sosial, politik, hukum dan budaya saat itu yang sangat tidak mendukung. Namun demikian bukan berarti PKBI berdiam diri, tetapi tetap aktif melakukan advokasi-advokasi ke berbagai pihak. Ada dua aspek sasaran yang ingin dituju, yaitu melakukan perubahan keadaan masyarakat yang tidak menguntungkan dan yang kedua adalah melakukan perubahan cara pandang pemerintah yang pro natalis menjadi dukungan kepada gagasan-gagasan Keluarga Berencana. 

Perkembangan PKBI pada fase tahun 1968 - 1978, sangat dipengaruhi oleh situasi sosial politik yang terjadi saat itu, yaitu lahirnya Orde Baru tahun 1965, yang melakukan koreksi total atas penguasa sebelumnya. Advokasi PKBI menemui keberhasilannya, saat tahun 1970 di didirikannya LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) yang kemudian diubah menjadi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Selain itu advokasi yang dilakukan oleh PKBI juga menghasilkan kebijakan tentang Kependudukan. Salah satu ciri dari fase ini adalah dikenalkannya pola pendekatan baru yang lebih holistik dan terpadu. KB tidak hanya membicarakan kebutuhan kontrasepsi namun juga melekat ke aspek lainnya, seperti aspek lingkungan, aspek ekonomi dan lain sebagainya atau yang lebih populer dengan sebutan “beyond family planning”.

Keberhasilan PKBI dalam meyakinkan pemerintah dalam program KB, menunjukkan hasil yang luar biasa. Program KB saat itu bergema di seluruh wilayah Nusantara dalam setiap waktu. Puncaknya adalah saat Presiden Soeharto (Alm) tahun 1988 menerima Population Award dari UNFPA. Ini merupakan bukti pengakuan masyarakat internasional akan kesuksesan KB di Indonesia.

Komitmen PKBI pada ICPD Kairo Tahun 1994. Sebuah Kongres Internasional mengenai Pembangunan Kependudukan (ICPD) dilaksanakan tahun 1994 di Kairo. Indonesia saat itu mengirimkan delegasinya, termasuk didalamnya utusan PKBI. Salah satu keputusan ICPD Kairo tahun 1994, adalah digulirkannya isu mengenai Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Kesehatan Reproduksi. Dua hal ini jelas-jelas mempengaruhi situasi pelayanan Kesehatan dan KB pada khususnya. PKBI dan jaringannya selalu mengkampanyekan pentingnya Kesehatan Reproduksi dilakukan di negara Indonesia.

Adapun pengertian Kesehatan Reproduksi adalah : “kesehatan fisik, mental dan sosial seseorang, bukan saja terbebas dari penyakit maupun kelemahan, tetapi berkaitan pula dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya“.

Sedangkan hak-hak kesehatan reproduksi adalah : Hak reproduksi mencakup HAM (Hak Asasi Manusia) yang diakui secara hukum internasional & nasional yang merupakan hak dasar bagi pasangan dan individu untuk secara bebas & bertanggung jawab memutuskan jumlah, jarak dan waktu mempunyai anak yang bebas dari pemaksaan & kekerasan. Termasuk didalamnya untuk memenuhi hak atas informasi & pelayanan kepada remaja untuk memberdayakan mereka mengatasi masalah seksual & reproduksinya secara positip & bertanggung jawab.

PKBI dan Sexual Right
Semenjak diputuskannya ICPD Kairo tahun 1994 sampai dengan sekarang, PKBI selain mengkampanyekan Kesehatan Reproduksi, Hak-hak Kesehatan Reproduksi, PKBI juga mulai melakukan kampanye mengenai Sexual Right (Hak-hak Seksual). Bahkan pada tahun 2007, semenjak IPPF melakukan Deklarasi mengenai Sexual Right, hak ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara dan juga oleh manusia lainnya. Beberapa isi Sexual Right adalah memang kutipan dari hasil ICPD, seperti hak adanya jaminan privasi, hak untuk merencanakan keluarga, hak untuk mendapatkan informasi dan akses pelayanan, dan hak untuk sehat dan menikmati kemajuan teknologi. Disisi lain Sexual Right juga merupakan hak kemerdekaan, kesetaraan, dan martabat untuk semua orang termasuk hak atas keberagaman seksual (sexual diversity).

Sexual Right memiliki 7 Prinsip dan 10 Hak. Ke tujuh prinsip tersebut 
adalah :

1. Prinsip Pertama bahwa Seksualitas adalah bagian penting manusia;
2. Prinsip Kedua bahwa orang-orang yang berumur dibawah delapan belas tahun adalah pemegang hak;
Prinsip Ketiga, bahwa dasar perlindungan dan promosi serta pemenuhan hak asasi manusia adalah non diskriminasi;
Prinsip Keempat, bahwa orang seharusnya mampu menikmati seksualitasnya dan bebas memilih apakah mereka akan bereproduksi atau tidak;
5. Prinsip Kelima, bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi dari segala hal yang merugikan, khususnya bagi mereka yang berumur dibawah delapan belas tahun perlu mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk exploitasi;
6. Prinsip Keenam, bahwa Sexual Right hanya dapat dibatasi oleh undang-undang hak asasi manusia;
7. Prinsip Ketujuh, bahwa Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak seksual semua orang. Adapun ke 10 hak-hak seksual tersebut adalah :

1. Pasal 1, hak kesetaraan, perlindungan yang sama di muka hukum dan bebas dari semua bentuk diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin, seksualitas dan gender;
2. Pasal 2, hak berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, seksualitas dan gender;
3. Pasal 3, hak hidup, merdeka dan terjamin keamanan dirinya secara utuh;
4. Pasal 4, hak atas privasi;
5. Pasal 5, hak otonomi pribadi dan pengakuan hukum;
6. Pasal 6, hak berpikir bebas, berpendapat, berekspresi dan berserikat;
7. Pasal 7, hak sehat dan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan;
8. Pasal 8, hak pendidikan dan informasi;
9. Pasal 9, hak menetapkan pernikahan, merencanakan keluarga dan memutuskan tentang anak;
10. Pasal 10, hak pertanggungjawaban dan ganti rugi.

Pembicaraan dalam konteks hak, selalu berhubungan dengan manusia yang akan menjadi subyek. Manusia pada dasarnya adalah merupakan makhluk sosial sekaligus juga sebagai makhluk individu. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain, manusia akan sangat tergantung dengan manusia lainnya, meski sebagai makhluk individu manusia memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara.

Disisi lain manusia juga sebagai makhluk seksual. Semenjak kelahirannya di dunia manusia adalah sudah menjadi makhluk seksual. Peristiwa kelahiran manusia adalah akibat peristiwa seksual. Ketertarikan antar manusia satu dengan manusia yang lain adalah bagian dari seksualitas yang dapat dilihat sebagai bagian dari dimensi sosial dari seksualitas. Oleh karena itu seksualitas haruslah dimaknai yang lebih luas tidak hanya semata-mata hubungan seks, meski itu merupakan bagiannya. Seksualitas harus juga dimaknai dalam artian positif, dan bukan sesuatu yang jorok, kotor, tabu dan harus dihindari. Seksualitas harus ditempatkan pada proporsinya secara tepat. Mengingat demikian eratnya hubungan manusia sebagai makhluk sosial dan seksual, menjadikan manusia selalu tidak bisa dilepaskan dari domain-domain seksual.

PKBI menempatkan hak-hak seksual sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dan atau menghilangkan unsur diskriminasi dan stigmatisasi atas warga negara. Kepedulian PKBI terhadap hak-hak seksual, adalah bagian perjuangan advokasi, perjuangan hak asasi manusia, yang akan menempatkan manusia secara proporsional dalam menjalankan perannya sebagai mahluk sosial sekaligus sebagai makhluk seksual.

(…)

Jakarta, 10 September 2011 
Ir. Inne Silviane, M.Sc
(Direktur Eksekutif PKBI)

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact