3 Hambatan dalam Edukasi Hak-Hak Seksual - HARISEHAT.COM

Breaking

logo

3 Hambatan dalam Edukasi Hak-Hak Seksual

3 Hambatan dalam Edukasi Hak-Hak Seksual

3 Hambatan dalam Edukasi Hak-Hak Seksual


Setiap orang hendaknya mendapatkan informasi tentang berbagai hal terkait s3ks dan s3ksualitas. Tidak kurang pentingnya, informasi terkait ajaran agama yang menjelaskan hubungan s3ksual yang diakui dalam ajaran agama. Memang diakui tidak mudah bagi kita mempromosikan hak-hak s3ksual tersebut. Paling tidak, ada tiga hambatan yang sering dihadapi.


Pertama, hambatan kultural atau budaya. Budaya patriarkhi yang kuat di masyarakat masih memandang perempuan sebagai obyek s3ksual, dan karenanya dalam relasi s3ksual perempuan selalu diposisikan sebagai pihak yang pasif dan hanya menerima. Selain itu, paradigma heteronormativitas yang sangat kuat di masyarakat memandang orientasi s3ksual selain hetero sebagai hal yang negatif, tidak alamiah. Bahkan dianggap abnormal dan menyimpang.

Kedua, hambatan struktural, berupa kebijakan publik dan Undang-undang yang diskriminatif, khususnya terhadap perempuan dan kelompok transgender serta mereka yang memiliki orientasi s3ksual yang berbeda dengan hetero.

Ketiga, hambatan interpretasi ajaran agama. Umumnya interpretasi agama yang tersosialisasi luas di masyarakat masih belum ramah terhadap jenis kelamin perempuan; demikian juga interpretasi agama hanya berpihak kepada kelompok heteros3ksual, dan belum mengakomodasikan kepentingan kelompok orientasi s3ksual lainnya, seperti homos3ksual, bis3ksual, dan as3ksual.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang luas terkait dengan bagaimana khazanah Islam memandang hal-hal nyata dalam kehidupan manusia, khususnya terkait dengan implementasi pemenuhan hak-hak s3ksual, pada dasarnya domain etika dalam Islam dibedakan menjadi:

1. Domain ‘ibâdah yang sering kali diletakkan pada level paling atas.
2. Domain ahwâl syakhshiyyah (personal law) yang lebih diarahkan kepada hak otonom atau domain privat.
3. Domain mu’âmalah yang merupakan domain publik.

Dalam banyak kasus terkait dengan hak privat dan otonomi perempuan atas tubuhnya yang merupakan domain ahwâl syakhshiyyah seringkali ditarik ke domain ‘ibâdah, seperti sunat perempuan, yang pada gilirannya malah menghilangkan hak otonominya.

Perlawanan yang muncul kemudian lebih memperjuangkan otonomi dan hak sakral perempuan, misalnya ke arah domain publik yang lebih bersifat mu’âmalah, seperti pada argumen Mohammad Abduh yang mengharamkan poligami karena implikasinya yang negatif terhadap perempuan Mesir, bukan pada masalah hukumnya. Padahal Islam hadir untuk melindungi dan menjadi rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil ‘âlamîn).


Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact