Angin Segar Khaled M. Abou el Fadl - HARISEHAT.COM

Breaking

logo

Angin Segar Khaled M. Abou el Fadl

Angin Segar Khaled M. Abou el Fadl

Angin Segar Khaled M. Abou el Fadl



Penistaan terhadap perempuan merupakan akibat pemahaman yang otoriter terhadap pesan-pesan agama. Otoritarianisme ini telah menjadi faham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan seseorang, kelompok atau institusi untuk menyatakan bahwa pandangan keagamaannya (tafsir atas teks suci) paling benar dan itulah yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Sementara interpretasi yang dikemukakan pihak lain dianggap salah dan bukan kehendak Tuhan atau bahkan pada titik tertentu dituding sesat dan menyesatkan. Khaled M. Abou el Fadl dalam buku Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif mengupas secara jeli tentang otoritarianisme ini dan menawarkan pendekatan baru yang lebih arif dan lebih rasional.

Khaled Abou el Fadl, pemikir Islam kontemporer abad ini. Ia lahir di Kuwait tahun 1963 dari keluarga muslim taat yang terbuka dalam hal pemikiran. Pada masa remaja, ia terlibat dalam gerakan Islam Wahabiah yang tumbuh subur di lingkungannya. Hal itu membuat Khaled remaja selalu dibayang-bayangi oleh sebuah "kelompok terbaik yang mewakili Tuhan" di atas muka bumi. Untunglah orang tua Khaled menawarkan khazanah keilmuan Islam dari berbagai aliran kepadanya. Saat itu, Khaled mulai menyadari ada kontradiksi dan persoalan akut di dalam konstruksi ideologis dan pemikiran kaum Wahabi. Klaim mereka atas banyak masalah justru bertentangan dengan semangat ulama masa lalu dalam memandang agama Islam. Dari sinilah akhirnya muncul kekritisan Khaled terhadap kelompok Islam tersebut.[7]


El Fadl berpandangan bahwa sebagaimana sudah lazim diketahui dalam tradisi Islam, Teks Suci (Al Qur'an) merupakan representasi dari 'otoritas' (kewenangan) Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak seorangpun mengabaikan Kitab Suci. Seorang muslim yang tulus selalu merujuk Kitab Sucinya ketika menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Ketika masih hidup, Nabi dipandang sebagai orang yang paling otoritatif (paling berwenang), memiliki persyarat yang dapat dipercaya, untuk menafsirkan semua kehendak Allah. Wewenang atau otoritas Nabi ditetapkan secara tertulis di dalam Al-Qur'an. Selain itu wewenang beliau juga tercermin dalam prilaku dan visi moral yang terpancar dalam kehidupan beliau. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Qur'an dan catatan mengenai seluruh dimensi kehidupan beliau menjadi rujukan para penganut agama Islam. Kedua sumber ini sampai hari ini masih menjadi rujukan utama dalam kehidupan umat Islam. Tapi persoalan tidak selesai pada titik ini. Pertanyaannya, apakah kedua teks tersebut berbicara sendiri? Apakah kedua sumber tersebut bisa menyelesaikan persoalan manusia sendiri?

Bukan perkara mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebab akan muncul pertanyaan baru, yakni apakah ada selain Tuhan yang benarbenar tahu apa yang sebenarnya yang menjadi kehendak-Nya? Apakah ada manusia sepeninggal Nabi yang memiliki kewenangan untuk memposisikan diri sebagai wakil (tentara) Tuhan yang berhak untuk menentukan tindakan seseorang mendekati atau menjauhi kehendak Tuhan?[8] Itulah sebabnya diperlukan pendekatan hermeneutika untuk merumuskan relasi antara teks atau nash, penulis atau pengarang, dan pembaca dalam dinamika pergumulan pemikiran Islam. Seharusnya kekuasaan (otoritas) adalah mutlak menjadi hak Tuhan. Hanya Tuhanlah (author) yang tahu apa yang sebenarnya Ia kehendaki. Manusia (reader) hanya mampu memposisikan dirinya sebagai penafsir atas maksud teks yang diungkapkan Tuhan. Signifikansi hermeneutika disini adalah memahami teks sebagaimana yang dikehendaki oleh pengarang-Nya.[9]

Namun pada praktiknya, seringkali terjadi dimana individu dan lembaga keagamaan (reader) mengambil alih otoritas Tuhan (author) dengan menempatkan dirinya atau lembaganya sebagai satu-satunya pemilik absolut sumber otoritas kebenaran dan menafikan pandangan yang dikemukan oleh penafsir lainnya. Disini terjadi proses perubahan secara instan yang sangat cepat dan mencolok, yaitu metamorfosis atau menyatunya reader dengan author, dalam arti reader tanpa peduli dengan keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam diri dan institusinya menjadi Tuhan (Author) yang tidak terbatas. Tidak berlebihan jika sikap otoritarianisme seperti ini dianggap sebagai tindakan despotisme dan penyelewengan yang nyata dari logika kebenaran Islam.[10]

Walaupun kebenaran hanya menjadi hak Tuhan, tetapi manusia tetap berhak menjadi wakil (tentara) Tuhan untuk menafsirkan kehendak Tuhan yang terkandung dalam nash sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan. Hal ini sejalan dengan hakikat diciptakannya manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dengan catatan, manusia tidak melampaui batas-batas yang ada seperti mengambil alih posisi Tuhan, bersikap arogan atas penafsirannya dengan menyalahkan penafsiran yang berbeda dan menutup makna yang sebenarnya terbuka atau sebaliknya membuka makna tanpa batas. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh individu atau lembaga untuk memposisikan diri sebagai wakil Tuhan.Definisi wakil Tuhan di sini adalah individu atau lembaga yang memang diberikan kewenangan oleh orang lain atau masyarakat—bukan mengaku-ngaku dan memposisikan sendiri— karena memiliki kompetensi yang cukup dan dipercaya untuk memberikan fatwa sebagai sebuah penafsiran atas Kehendak Tuhan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi wakil Tuhan dalam memberikan fatwa-fatwa keagamaan tersebut antara lain:

1.  Kejujuran (honesty). Adalah sikap tidak berpura-pura memahami apa yang sebenarnya tidak ia ketahui dan bersikap terus terang tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam memahami kehendak Tuhan.

2.  Kesungguhan (diligence). Adalah upaya yang keras dan hati-hati karena bersentuhan dengan hak orang lain. Harus menghindari sikap yang dapat merugikan hak orang lain karena semakin besar pelanggaran terhadap orang lain semakin besar pula pertanggungjawaban di sisi Tuhan.

3.  Kemenyeluruhan (comprehensiveness). Adalah upaya untuk menyelidiki kehendak Tuhan secara menyeluruh dan mempertimbangkan semua nash yang relevan.

4.  Rasionalitas (reasonableness). Adalah upaya penafsiran dan analisa terhadap nash secara rasional.

5.  Pengendalian diri (self-restraint). Adalah tingkat kerendahan hati dan pengendalian diri yang layak dalam menjelaskan kehendak Tuhan. Harus dibangun atas dasar “Wa Allah a’lam bi al-shawāb” (Dan Allah lebih Mengetahui yang terbenar).[11]

Syarat-syarat yang diajukan El-Fadl di atas bukan merupakan standar baku dan mutlak untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wakil Tuhan. Namun setidaknya dapat dijadikan salah satu pendekatan dalam memahami sejauh mana otoritas Tuhan dapat diwakilkan kepada manusia atau lembaga. Selanjutnya Khaled juga menawarkan beberapa metodologi pembacaan (baca: menafsirkan) Alquran dan Hadis Nabi SAW. Dalam hal ini El Fadl menetapkan adanya 4 asumsi dasar bagi komunitas interpretasi sebagai landasan untuk membangun analisis hukum, dan seringkali berfungsi sebagai batas luar bagi penetapan hukum. Asumsi tersenut adalah: asumsi berbasis nilai, asumsi berbasis metodologis, asumsi berbasis akal dan asumsi berbasis iman.Asumsi berbasis nilai dibangun atas nilai-nilai normatif yang dipandang penting atau mendasar oleh sebuah sistem hukum. Asumsi-asumsi tersebut menjadi nilai mendasar dalam sebuah budaya hukum atau apa yang oleh komunitas interpretasi hukum tertentu dipandang sebagai asumsi yang secara normatif sangat diperlukan. Misalnya pelestarian kehidupan, perlin-dungan terhadap HAM, kebebasan berbicara, kemerdekaan, kesetaraan, bisa menjadi nilai yang mendasar dalam sebuah sistem hukum.[12]

Asumsi metodologis terkait dengan sarana atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan normatif hukum. Asumsi-asumsi ini diakui sebagai perangkat bantu yang mempermudah tercapainya tujuan hukum. Asumsi berbasis akal memperoleh eksistensinya dari logika atau bukti hukum pada penetapan hukum yang bersifat substantif. Asumsi ini merupakan hasil dari proses obyektif dalam mempertimbangkan bukti srcara rasional dan bukan hasil dari pengalaman etis, eksistensial atau metafisik yang bersifat pribadi. Adapun asumsi berbasis iman lahir sebagai sebuah hubungan tambahan antara manusia (wakil) dan Tuhan (Tuannya). Asumsi ini tidak mengklain diperoleh langsung dari perintah Tuannya, tetapi dari dinamika antara wakil dengan Tuannya.

Cara pembacaan yang digulirkan Khaled ini lebih arif dan rasional dibandingkan kelompok puritan yang menggali makna secara tekstual saja, tanpa memikirkan konteks ayat maupun hadis. Kelompok ini dalam membaca teks-teks keagamaan hanya menggunakan satu pendekatan atau metodologi saja. Sedang Khaled berangkat dari persoalan dan realitas sosial yang ada, seperti masalah-masalah sosial dan HAM, juga masalah kesetaraan lelaki dan perempuan. Dari metode pembacaan Khaled ini, dalam hal kesetaraan menunjukkan bahwa Al Qur’an menekankan tidak ada perbedaan gender, ras, atau pun kelas di antara sesama manusia di mata Tuhan. Baik lelaki maupun perempuan memiliki akses yang sama untuk mendapatkan anugerah dan pahala dari Tuhan. Pembacaan tersebut di atas, adalah kritik yang dibangun oleh Khaled terhadap pemikiran kaum puritan. Di sini Khaled tidak hanya menyetarakan hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan, tetapi ia juga melahirkan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang membebaskan perempuan. Sedang selama ini, produk kaum puritan selalu mendorong pengucilan total kaum perempuan dari arena publik. Mereka menafikan peranan dan intelektualitas kaum perempuan. Padahal dalam catatan sejarah, kaum perempuan sangat aktif dalam kehidupan sosial dan politik pada masa Nabi saw. Bahkan sepeninggalnya, beberapa istri Nabi mengambil peran-peran penting dengan menjadi guru dan ahli hukum dalam masyarakat.[13]

Catatan Kaki:
[7] Fikrah edisi 23, “Khaled Abou El Fadl Membela Perempuan Tertindas”, dalam http//www.rahima.or.id

[8] Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, terjemahan: R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi 2004), 14.

[9] Nashr Hamid Abu Zaid, Hermeneutika Inklusif, Mengatasi Problematika Bacaan dan Caracara Pentakwilan Atas Diskursus Keagamaan.Terjemahan: Muhammad Mansur (Jakarta: ICIP 2004), 18.

[10] Asanawi Ihsan, Otoritarianisme: “Catatan Hitam Peradaban Islam”

[11] El Fadl, Atas Nama Tuhan, 100-103.

[12] Ibid., 227. 13 Ibid., 230.

[13] Laila Ahmed, Wanita dan Gender dalam Islam Akar Historis perdebatan Moderan. Terjemahan: M.S. Nasrulloh (Jakarta: Lentera, 2000), 72.

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact