Hak-Hak Kesehatan Reproduksi - HARISEHAT.COM

Breaking

logo

Hak-Hak Kesehatan Reproduksi

Hak-Hak Kesehatan Reproduksi

Hak-Hak Kesehatan Reproduksi

Upaya menyampaikan informasi, promosi, dan advokasi tentang hak-hak kesehatan reproduksi secara intensif sudah dilakukan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat level nasional maupun internasional, dimulai sejak semua negara terlibat dalam memutuskan Deklarasi International Conference on Population and Development dikenal dengan ICPD, yaitu Kongres Internasional untuk Pembangunan dan Kependudukan di Kairo tahun 1994.


Salah satu keputusan ICPD adalah bahwa semua negara peserta berkomitmen untuk memberikan perhatian dan menjadikan bagian dari kebijakan di negara masing-masing tentang isu kesehatan reproduksi dan hak-hak kesehatan reproduksi.  Implikasi dari komitmen tersebut adalah semua negara peserta Kongres harus menjadikan kesepakatan Kairo itu sebagai dasar kebijakan dan praktik terkait dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi di dalam berbagai sektor pembangunan.

Dalam Deklarasi ICPD dinyatakan bahwa kesehatan reproduksi “mencakup kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang, bukan saja terbebas dari penyakit maupun kelemahan, tetapi berkaitan pula dengan sistim reproduksi, fungsi, dan prosesnya.”

Dalam upaya mewujudkan kesehatan reproduksi diperjuangkan hak-hak kesehatan reproduksi yang mencakup: 

Hak untuk hidup; Hak atas kemerdekaan dan keamanan; Hak atas kesetaraan dan bebas diskriminasi;  Hak atas kerahasiaan pribadi; Hak atas kebebasan berpikir; Hak mendapatkan informasi dan pendidikan; Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga; Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak, jumlah dan kapan harus mempunyai anak; Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan; Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan; Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik; Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk.

Hak-hak kesehatan reproduksi tersebut secara konseptual pada level nasional dan internasional telah diakui sebagai hak dasar bagi pasangan dan individu untuk dipenuhi secara bebas dan bertanggung jawab. Akan tetapi, dalam implementasinya di masyarakat hak-hak kesehatan reproduksi belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Misalnya, mandat bahwa 15% dari total remaja seharusnya mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, kenyataannya belum tercapai. Pemerintah masih enggan untuk memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia. Berbagai kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur dan remaja masih sering terjadi, bahkan kecenderungannya semakin meningkat.

Ini mengindikasikan bahwa hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan s3ksual bagi anak-anak belum terjamin atau terpenuhi sepenuhnya. Di sisi lain, hak kesehatan reproduksi tidak atau belum dapat dipenuhi karena hambatan aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, kebijakan, juga karena persoalan tafsir ajaran agama. Di samping itu, hak reproduksi belum memasukkan hak-hak individu bagi mereka yang memiliki orientasi s3ksual berbeda.

Hak-hak s3ksual--yang tercantum dalam Deklarasi IPPF on Sexual Rights dan dipertegas The Yogyakarta Principles--menciptakan perubahan besar dalam cara pandang negara dan masyarakat terhadap “kedaulatan tubuh manusia”, juga memberikan penghormatan yang luar biasa kepada perempuan, menjamin harkat dan martabatnya. Jaminan pemenuhan hak itu oleh negara dilakukan melalui berbagai macam regulasi yang dibuat.

Dengan demikian, hak-hak kesehatan reproduksi dan hak s3ksual tidak hanya menjadi bagian penting dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia saja, namun lebih menempatkan manusia secara utuh dengan segala hak dan kewajibannya yang melekat di dalam dirinya. 

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source. If there is a problem with this matter, you can contact